Sistem Penjualan Meikarta Mulai Makan Korban


FAKTAMEDIA.NET - Pre-selling selalu menjadi tameng pihak Lippo tiap kali polemik mengenai penjualan properti yang belum berizin lengkap mengemuka ke publik. Disebut-sebut aksi tersebut bukanlah penjualan dalam arti yang sesungguhnya, melainkan hanya sebagai bukti keseriusan calon pembeli dengan cara mengambil Nomor Urut Pemesanan (NUP) dengan biaya tertentu.

Namun, klaim Lippo semacam itu terbantahkan dengan mulai adanya korban yang merasa dirugikan. Pengaduan yang masuk ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun kian hari kian banyak. Kepada Validnews, Rabu (11/10) staf pengaduan dan hukum YLKI Mustafa Aqib menyebutkan, hingga saat ini telah ada belasan aduan.

Aduan-aduan tersebut setidaknya dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, saat membatalkan NUP, dana yang telah dibayarkan calon pembeli tak dapat dikembalikan. Kedua, keterbukaan informasi terkait masalah perizinan, di mana konsumen punya hak untuk memperoleh informasi, namun pihak Lippo menolak untuk memberikan.

“Ketika konsumen mempertanyakan akses perizinan, tidak dapat diberikan jaminan kapannya. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan konsumen yang sudah membeli secara cash keras,” tutur Mustafa.

Untuk yang terakhir, Mustafa mengatakan sekitar dua minggu silam seorang pembeli unit apartemen di Meikarta memang mendatangi pihaknya untuk mengadu. Kepada YLKI, konsumen ini mengadukan ketidakjelasan waktu penyerahan kunci unit apartemen di calon kota mandiri Cikarang yang sudah dilunasi uang mukanya.

Uang muka alias down payment itu sendiri mencapai 10% dari nilai jual unit apartemen. Tatkala ia ingin melakukan pelunasan, sebagai konsumen ia kemudian mempertanyakan kepastian serah terima kunci ke Staf Marketing Meikarta. Tapi jawaban yang diterimanya tidak memuaskan. Pihak Meikarta tak bisa memastikan kapan kunci akan diserahterimakan.

Mengenai praktik semacam ini, YLKI sebenarnya sempat mewanti-wanti, sistem pre-selling atau yang pengambilan nomor urut pemesanan (NUP) di kalangan pengembang ini membuat konsumen dalam kondisi yang sangat rentan.

Berdasarkan data yayasan ini, diketahui telah ada 440 pengaduan terkait pre-selling dalam periode 2014—2016. Mayoritas aduan yang masuk berupa tidak konsistennya janji promosi ketika masa pengembangan dengan realitas pembangunan yang terjadi.

Sebelumnya, dalam siaran pers Lippo Group yang dirilis 12 Mei 2017 lalu, disebut-sebut 50 unit apartemen yang tengah dibangun akan diserahterimakan pada Desember 2018. Namun, saat tim Validnews mendatangi lokasi Meikarta pada September lalu, salah seorang sales marketing mengungkapkan ada pengunduran serah terima kunci ke Desember 2019. Masalah perizinan menjadi pemicu pengunduran jadwal ini.

Hingga pertengahan September lalu, izin yang sudah digenggam oleh pihak pengembang properti tersebut memang masih minim. Hanya ada izin lokasi seluas 480 hektare dan izin penggunaan peruntukan tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare. Sementara itu, perubahan RTRW kawasan Meikarta yang tadinya masih berjenis kawasan industri untuk menjadi kawasan residensial belum tergarap.

Booking Fee Melanggar
Terkait hal ini, Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih menegaskan, meminta booking fee ataupun memasarkan properti di kala izin belum sempurna sudah termasuk pelanggaran. Setidaknya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun di Pasar 42 disebutkan, pemasaran rumah susun atau apartemen terlebih dahulu haruslah sudah melengkapi kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan rumah susun, dan jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin.

“Itu sudah melanggar undang-undang,” serunya kepada Validnews.

Masalah menjadi kiat mencuat ketika muncul aduan adanya pembelian cash keras tadi. Dengan aduan tersebut, sulit bagi Meikarta untuk terus menggaungkan kepatuhan korporasinya akan hukum. Sebab nyata-nyata, yang ditawarkan Meikarta bukan lagi sekadar pre-selling, melainkan sudah ke pembelian secara tunai.

Parahnya lagi cash keras yang terealisasi justru menjerumuskan konsumen di tengah belum pastinya penerbitan izin karena terhalang Rencana Tata Ruang Dan Wilayah (RTRW) yang belum jelas serta analisis dampak lingkungan yang selalu dikatakan dalam pengurusan oleh pihak pengembang. Tak heran jika konsumen pun menjadi ketar-ketir karena tidak mengetahui kepastian kapan ia bisa memiliki kunci unit properti yang telah dibelinya.

Keluhan yang masuk ke YLKI terkait tidak jelasnya kepastian lepas kunci dari Meikarta ke konsumen, saat ini memang belum diketahui apakah uang muka yang sudah disetorkan bisa dikembalikan utuh jika pembeli membatalkan pesanannya. Namun yang jelas, berdasarkan rata-rata aduan yang masuk ke YLKI, booking fee dari konsumen yang melakukan pembatalan NUP tidak dikembalikan dengan alasan unit telah dipilih.

“Kalau sudah pilih unit, katanya tidak bisa dikembalikan. Itu kan menjadi sebuah kebohongan publik,” kata Mustafa. 

infografis Booking V Meikarta. Validnews/Arizar

Tindakan Pidana
Banyaknya pelanggaran Meikarta, yang disinyalir juga bisa mengarah ke pidana, menurut Mustafa, akan terus ditindaklanjuti. Bahkan jika perlu, akan dibawa ke kepolisian oleh lembaga perlindungan konsumen tersebut. Hanya saja, saat ini hal tersebut belum dilakukan karena banyaknya prioritas penuntasan aduan oleh YLKI.

Sementara itu, Ombudsman sendiri sebagai lembaga pengawas pemerintahan telah menelaah soal polemik Meikarta. Alamsyah Saragih, sebelumnya juga sudah menyatakan, masalah calon kota mandiri ini telah sampai ke kantor staf kepresidenan.

Untuk selanjutnya, Ombudsman beserta kementerian-kementerian terkait akan bertemu guna menentukan pihak pemerintahan mana yang harus berdiri di garda terdepan untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Meikarta.

“Makanya, nanti kalau KSP itu kami minta juga mereka semua diundang. Dibrief saja di situ. Kalau Ombudsman yang bolak-balik, lucu juga. Mereka duduk-duduk,” ujar Alamsyah, Rabu (27/9).

Kepada Validnews pun, Alamsyah terang-terangan menyatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Dalam Negeri haruslah menjadi ujung tombak yang mengatur permasalahan Meikarta ini.

Alamsyah menerangkan, KSP sebenarnya telah menanyakan kepada Ombudsman mengenai waktu untuk bisa bertemu membincangkan Meikarta. Hanya saja, tumpang-tindihnya beragam kasus pun membuat pertemuan tersebut mesti tertunda. Sebelumnya, pertemuan tersebut dijadwalkan pada awal minggu lalu.

Senada, YLKI menganggap Kementerian PUPR menjadi pihak yang harus bertanggung jawab terkait kericuhan yang ditimbulkan properti dari Lippo Group ini.

“Dari YLKI, kami mengecam Kementerian PUPR ya dan BTN ya. Di satu sisi, Kementerian PUPR mendukung proyek dan BTN juga memberikan penghargaan,” katanya.

Ia juga mempertanyakan sikap Lippo Group yang terlihat tak terpengaruh oleh banyaknya kritik dan kecaman yang dilontarkan oleh berbagai pihak.

“Karena terbukti, dengan beberapa kecaman yang dilontarkan dari YLKI, Ombudsman, dengan beberapa pihak yang lain; tetap pengembang bergeming. Artinya, ada kekuatan apa di balik pengembang sampai berani ibaratnya secara terang-terangan melanggar hukum kemudian sudah dikecam berbagai pihak tetapi tetap maju terus. Itu menjadi pertanyaan kita bersama sebenarnya,” tegas Mustafa.

Sebagai informasi, per tanggal 31 Agustus 2017 saja, Meikarta telah mengantongi NUP 117.797 unit apartemen. Kalaupun para pemesan hanya membayar booking fee guna mengamankan unit apartemen yang mereka kehendaki, rupiah yang telah diperoleh Meikarta telah mencapai Rp235,59 miliar.

Namun, hal ini pun dianggap Lippo sebagai kelaziman yang juga dilakukan oleh berbagai pengembang properti.

“Sekarang juga belum ada transaksi. Uang yang dibayarkan sekarang hanya untuk pemesanan. Itu untuk mengatur agar antreannya bagus. Siapa yang lebih cepat bisa mengambil posisi bagus. Kalau tidak dapat yang sesuai, dananya bisa dikembalikan secara penuh (refundable)," ungkap Direktur Komunikasi Lippo Group, Danang Kemayan Jati pada saat pertemuan dengan Ombudsman, awal bulan lalu.

Sumber : validnews

Subscribe to receive free email updates: