Ilham Aidit: Saya optimistis, Apalagi Jika Jokowi Menjabat Dua Periode, Bisa Rekonsiliasi


FAKTAMEDIA.NET - Rekonsiliasi terhadap para keluarga korban dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 1965 belum ada titik terang. Para keluarga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), seperti anak D.N Aidit, yakni Ilham Aidit mengharapkan upaya itu bisa terwujud.

Mulai dari Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri, sampai dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) rekonsiliasi belum juga terlaksana. Berikut wawancara antara wartawan JawaPos.com Gunawan Wibisono dengan Ilham Aidit terkait rekonsiliasi.

Apa upaya terkini dari rekonsiliasi?
‎Yang ingin saya katakan begini, bahwa rekonsiliasai memiliki empat prasyarat. Pertama mengakui perbuatan, kedua menceritakan yang sebenarnya, ketiga pengungkapan penyesalan di depan publik dan keempat merehabilitasi. Setelah itu lengkap dan saling memaafkan terhadap semuanya.

Tapi, banyak pihak juga tidak setuju kalau semua dibicarakan. Misalnya pemerintah harus minta maaf. Tapi kami juga minta semua harus diluruskan sejarahnya, dan dituliskan sejarah baru dalam buku-buku sejarah anak sekolah.

Menurut Ilham Aidit, rekonsiliasi sulit tercapai karena belum bisa satu suara soal pemaknaan (DERY 

Hal paling ‎rumit dalam rekonsiliasi itu apa?

Pemaknaanya. Anda saja memaknai rekonsiliasi beda sama saya. Apalagi TNI dan Polri, pasti beda memaknainya. Begitu juga dengan korban, pasti berbeda.

Sebenarnya pihak-pihak mana saja yang tidak ingin ada rekonsiliasi?

Banyak pihak tidak mau (rekonsiliasi) karena itu menohok dua institusi. Yang pertama institusi militer angkatan darat, kemudian kawan-kawan Nahdlatul Ulama (NU) dan Nahdliyinnya.

Ketika itu, banyak terjadi bentrokan keras dengan banyak korban. Sehingga kedua belah pihak tidak ingin diungkit lagi

Bukankah Presiden Jokowi membuka peluang untuk rekonsiliasi?

Pak Jokowi juga selalu bilang untuk mengkaji ulang. Tuliskan sejarah yang benar, jadikan materi untuk pelajaran sekolah. Tapi, di kalangan pemerintah sendiri suaranya beda. Belum lagi di DPR, TNI dan Polri.

Begitu juga partai politik yang bilang enggak perlu itu (ada rekonsiliasi). Bahkan mereka (partai politik) selalu bilang peristiwa itu terjadi karena pada 1948 PKI sudah melakukan pemberontakan yang membunuh kiai, dan tentara.

Ada yang bilang, rekonsiliasi bisa dilakukan dengan pemutaran film G30S PKI?

Kita sudah sepakat dengan rekonsiliasi, lalu cooling down. Tapi, tiba-tiba ada instruksi dari Panglima TNI (Jenderal Gatot Nurmantyo) untuk nonton bareng film G30S PKI. Itu kontradiktif. Lagi mau adem ayem, anak-anak diingatkan kembali dengan menontonnya.

Padahal, film itu jahat dan abal-abal. Bayangkan, ada sebuah generasi yang termakan dengan film itu. Apakah sekarang mau, film itu makan korban generasi milenial? Itu sangat bahaya dan jahat.

Cara seperti apa supaya rekonsiliasi bisa dilakukan?

Yang jelas, negara harus mengakui bahwa peristiwa (pembantaian PKI) memang terjadi, dan negara harus menyatakan maaf.

Negara harus bisa mengingat kejadian keliru yang dilakukan masa lalu. Mulai Presiden Megawati, SBY, sampai sekarang enggak pernah selesai. Itu jadi beban sejarah.

Apa yang membuat anda optimistis rekonsiliasi bisa terjadi di era Presiden Jokowi?

Saya optimistis, apalagi kalau Presiden jokowi menjabat dua periode. Artinya, ada rentetan waktu panjang untuk menyelesaikan ini. Nanti kalau bukan Jokowi (yang menjabat) sebagai Presiden maka mengendap lagi seperti es.

Apalagi jokowi orang terbuka, bahkan Jokowi bilang ingin meminta maaf, tapi kiri dan kanannya bilang jangan minta maaf. Padahal, orang yang sudah membunuh orang, rumahnya disita, anak-anak diterlantarkan. Kerugian sudah begitu besar, dan hanya diminta untuk minta maaf. Itu kan sudah enteng banget.

Apakah semudah itu bagi keluarga PKI?

Negara minta maaf saja, maka kami akan memaafkaan. Negara tinggal mengakui kesalahan itu, bahwa itu kejahatan orde baru. Ketika ada pengakuan itu, sudah menyembuhkan setengah luka mereka.

Apabila sudah minta maaf, pemerintah juga perlu memberikan kompensasi kepada korban. Misalnya ketika dia (korban) jadi guru SD gajinya berapa. Lantas, saat dia ditangkap dan dibunuh dihitung berapa kerugiannya dan sekarang dibayar.

Setiap 30 September orang menyoroti PKI saja, apa sebenarnya yang lebih penting?

Berbicara G30S PKI, itu berbicara soal pembunuhan. Saya akui itu adalah sejarah kelam bangsa ini, karena ada enam jenderal dan satu perwira menengah yang dibunuh.

Tapi, kita tidak pernah mau membicarakan dampak dari peristiwa itu. Pertama, ada pembunuhan sekitar 700 dan 800 ribu orang. Kedua soal pengejaran, ketiga pemenjaraan, keempat pemerkosaan dan kelima perampasan hak. Rumah orang lain juga dirampas.

Kemudian, adanya peraturan dari Kementerian Dalam Negeri. Tentang mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung tidak boleh jadi guru, ABRI, dan menduduki lembaga tinggi negara. Bahkan pada 1987 ada screening kepada anak-anak PKI. Bayangkan itu diskriminasinya terhadap anak PKI.

Kalau begitu rumit, kunci keberhasilan rekonsiliasi ada pada siapa?

Itu sebenarnya hak prerogatif pemerintah, dan didukung oleh segala elemen dari legislatif, yudikatif, eksekutif. Termasuk juga kalangan ormas misalnya NU, Muhammadiyah, TNI dan Polri. Mereka harus bisa sepakat bersama ke depan tidak lagi harus ribut soal ini, dan jelaskan masing-masing kesalahan.

Sumber : jpnn

Subscribe to receive free email updates: