Terungkap ! Ini Dalang Genosida Rohingya, Presiden Turki Bereaksi !


FAKTAMEDIA.NET - Kekejaman terhadap warga Rohingya kian marak diperbincangkan publik. Krisis kemanusian yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar bahkan menyedot perhatian dunia.

Terutama umat Islam yang bereaksi atas aksi kekerasan dan pembunuhan muslim Rohingya. Muslim Rohingya dianggap sebagai umat manusia di bumi yang paling teraniaya.

Kekerasan dan pembantaian yang terjadi membuat ribuan Muslim Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh.

Nama Ashin Wirathu, Biksu Buddha disebut-sebut sebagai penggerak kaum Buddha di Myanmar untuk menyerang warga Rohingya.

Nama tersebut kembali menjadi sorotan publik menyusul tragedi genosida etnis Rohingya yang kembali mencuat ke permukaan.

Ashin Wirathu adalah pimpinan kelompok kontroversial 969. Sebelumnya, dia pernah dipenjara karena dianggap memicu permusuhan keagamaan. Kelompok 969 menolak perluasan Islam di Myanmar.

Bahkan majalah TIME mengecapnya sebagai ‘The Face of Buddhist Terror.’

Di balik jubah biksunya, dia mendapat cap provokator yang benci pada kaum muslim dan mulai khawatir atas perkembangan agama samawi ini di tanah Myanmar.

Kelompok 969 rajin menyebar rumor soal biadabnya kaum muslim dan tuduhan menyesatkan ini.

Dalam majalah tersebut, dibeberkan bagaimana biksu militan yang dipimpin Wirathu mendalangi aksi kejahatan anti-Islam di Asia.

Kejadian yang menimpa muslim Rohingya juga mendapat perhatian Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dia menelepon presiden dari empat negara.

Edogan berbicara dengan Presiden Pakistan Mamnoon Hussain, Presiden Iran Hassan Rouhani, Presiden Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Dia mengajak para pemimpin negara tersebut membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar.

Menanggapi peristiwa mengerikan di Myanmar tersebut , Syafri Hariansah mahasiswa program doktor Universitas Ankara, Turki memberikan analisanya.


Pria kelahiran Pangkalpinang alumni SMAN 3 Pangkalpinang, STIH Pertiba dan S2 UI Jakarta itu menyebutkan perlu ada langkah nyata untuk membantu penyelesaian krisis Rohingya.

PhD Student and Researcher for Democracy and Human Rights University of Ankara itu menulis:

Saya ingin mengatakan bahwa krisis kemanusian yang terjadi di Rohingya mengidentifikasikan dua hal penting.

Pertama lemahnya peran ASEAN dalam upaya mewujudkan keamanan (security) dan keadilan (justice) di kawasan Asia Tenggara.

Kedua adanya standar ganda penegakan hukum khususnya di bidang hak asasi manusia sehingga menimbulkan ketidakadilan (injustice).

Setidaknya dari beberapa penelusuran akademik yang saya lakukan ada beberapa fakta yang terjadi di Rohingya.

Pertama, (historical approach) nenek moyang orang orang Rohingya berasal dari orang Arab, Moor, Pathan, Moghul, Bengali, dan beberapa orang Indo-Mongoloid.

Permukiman muslim di Arakan telah ada sejak abad ke-7 Masehi kemudian sejak tahun 1950an sebagian kaum muslim di bagian Arakan atau Rakhine mengklaim diri mereka sebagai sebuah kelompok etnis yang berbeda dan terpisah.

Mereka mengidentifikasikan diri sebagai Rohingya.
Namun klaim ini tidak diterima masyarakat Budha dan pemerintah, sehingga etnis Rohingya tidak mendapat pengakuan oleh pemerintah Myanmar.

Konsekuensinya banyak orang-orang Rohingya tidak memiliki kewarganegaran (Statelessness) dan sering terlibat konflik dengan masyarakat Budha.

Kedua krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar tidak hanya disebabkan oleh persolan agama sepenuhnya namun lebih kepada persoalan politik.

Muslim Rohingya sudah mulai aktif dalam proses politik di Myanmar sehingga ada ketakutan isu minoritas akan menguat sehingga mengancam eksistensi mayoritas (Budha).

Selain itu isu etnis (asli dan pendatang) menjadi persoalan besar yang harus di antisipasi pemerintah Myanmar dalam upaya menjaga kestabilan negara.

Fakta ketiga, pelibatan militer, penggunaan senjata serta ada upaya untuk menghilangkan satu etnis (genocide) dalam penyelesaian konflik di Myanmar merupakan pelanggaran HAM berat.

Saya ingin menegaskan bahwa apapun perdebatan yang terjadi hari ini, soal benar atau salah berkenaan dengan konflik di Myanmar, hal terpenting yang harus menjadi concern kita adalah telah terjadi pelanggaran HAM berat di Myanmar.

Saya mengacu pada ketentuan Artikel 2 konvensi Genosida yang kemudian diperkuat dengan artikel 6 statuta Roma yang secara tegas menyatakan “Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group”

Jadi jika ada perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan maka tindakan tersebut dapat dikategorikan kejahatan genosida.

Selain itu jika melihat apa yang terjadi di Rohingya saat ini, unsur-unsur pasal dalam kategori Genosida sebagaimana diatur dalam dua statuta tersebut pun sudah terpenuhi.

Misalnya membunuh anggota kelompok tersebut; kedua menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut; ketiga secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian; keempat ada upaya untuk memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut; dan terahkir Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.

Pembantaian, kekerasan fisik, pemerkosaan, pembunuhan anak-anak, upaya pengusiran merupakan fakta yang sulit untuk dikesampingkan pemerintah Myanmar.

Sekali lagi apapun perdebatan yang terjadi pemerintah dan Militer Myanmar adalah 2 pihak yang paling bertanggung jawab atas konflik di Rohingya Mynamar.
Setidaknya ada beberapa upaya solutif yang bisa dilakukan.

Pertama negara anggota ASEAN dapat menjatuhkan sanksi kepada Myanmar. Misalnya mengucilkan Myanmar dari pergaulan ASEAN atau bahkan Internasioal.

Kedua melakukan embargo kepada Myanmar seperti sangsi yang dijatuhkan negara teluk kepada Qatar. Embargo ini dapat berupa embargo dibidang ekonomi, dan militer dan bidang lainnya.

Ketiga membentuk tim investigasi independen untuk melakukan penyelidikan di Rohingya dan mengumpulkan fakta-fakta empiris berkenaan dengan pelanggaran HAM yang terjadi di Rohingya sekaligus mendesak pemerintah Myanmar untuk bersikap objektif dalam upaya penuntasan krisis kemanusiaan di Rohingya.

Kemudian mendesak negara-negara terdekat seperti İndonesia, Malaysia, Singapura, Bagladesh dan Pakistan untuk membuka pintu perbatasan agar para imigran mendapat perlindungan hingga konflik selesai.

Saya ingin mengatakan bahwa saat ini kita gagal menjalankan amanat UUD 1945, seyogyanya konsitusi kita mengamanatkan untuk mejaga perdamaian dan penghapusan tindakan diskriminasi bukan hanya pada Indonesia namun seluruh dunia.

Aksi mengecam, mengutuk, menentang dalam hemat saya bukanlah aksi yang kongkrit.
Tindakan yang diambil pemerintah kita saat ini sangat diplomatis dan terkesan bermain aman.

Artinya tidak ada langkah kongkrit sebagai bentuk punishment yang diambil sehingga tidak mampu mengintervensi pemerintah Myanmar untuk meghentikan aksi kekerasan di Rohingya.

Selain itu sudah sepatutnya sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah strategis berkenaan dengan konflik yang berbau agama, sebagai wujud kepedulian sesama saudara.

Misalnya dengan terlibat aktif dalam penyelesain konflik seperti apa yang telah dilakukan Presiden Soharto terdahulu.

Sumber : tribunnews

Subscribe to receive free email updates: