"Polisi Tak Perlu Tunggu Konflik Agama Pecah Untuk Tetapkan Viktor Tersangka"


FAKTAMEDIA.NET - Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule menemani saksi kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat, Savitri Wiguna saat diperiksa oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri.

Iwan Sumule yang dijuga diperiksa sebagai pelapor nampak tak puas dengan pertanyaan yang diberikan oleh penyidik kepadanya. Salah satu yang disayangkan Iwan, penyidik malah mempertanyakan soal apa dampak dari pidato Viktor. Padahal kata Iwan, pidato Viktor jelas sangat membahayakan demokrasi. Isi pidato anak buah Surya Paloh itu sudah sangat terang amat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

"Saya pikir, kita tidak harus menunggu hal itu sampai terjadi. Karena kita punya cukup pengalaman yang menyedihkan bahwa pernah terjadi konflik agama di Ambon, konflik etnik di Jawa Barat. Nah saya pikir penyidik tidak perlu menunggu itu terjadi karena potensi pidato Laiskodat itu sangat besat terjadi apalagi disampaikan oleh publik figur, pejabat negara, tokoh partai politik yang punya konstituen yang cukup banyak," tukasnya di Kantor Bareskrim Polri, Bilangan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (15/9).


Viktor Laiskodat dilaporkan ke Bareskrim Polri karena video pidatonya yang sempat viral. Dalam video tersebut dia mengatakan bahwa empat partai seperti Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai pendukung radikalisme, intoleransi dan khilafah. Dia bahkan mengajak masyarakat timur untuk membunuh para pendukung khilafah.

Berikut petikan pidato Viktor:

Kelompok-kelompok ekstremis ini ada mau bikin satu negara lagi, dong tidak mau di negara NKRI, dong mau ganti dengan nama negara khilafah. Negara khilafah itu berarti ... (bahasa daerah) dengan NKRI. Ada sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin negara khilafah. Dan celakanya partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga. Yang dukung supaya ini kelompok ini ekstremis ini tumbuh di NTT, partai nomor 1 Gerindra. Partai nomor dua itu namanya Demokrat. Partai nomor tiga namanya PKS. Partai nomor empat namanya PAN. Situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran, intoleran itu ... (suara tidak terdengar jelas) intoleran. Yang dong suka orang lain, dong suka .... (suara tidak jelas)

Jadi catat baik-baik, yang calon bupati, calon gubernur, calon DPR yang dari partai tadi tersebut, kalau tusuk tertusuk tumbuh untuk sampeyan pilih itu, maksudnya pilih supaya ganti negara khilafah.

Mengerti dengan khilafah? Semua wajib salat. Semua lagi yang di gereja, mengerti? Mengerti? Negara khilafah tidak boleh ada perbedaan, semua harus salat.

Saya tidak provokasi, nanti orang timur yang nanti, nanti negara hilang kita bunuh pertama mereka sebelum kita dibunuh. Ingat dulu PKI 1965? Mereka tidak berhasil kita eksekusi mereka. Gue telepon lu punya ketua umum di sana, suruh you jangan tolak tolak itu perppu yang melarang untuk perppu nomor 2 tahun 2017 (prokprokprok). Duduk di sini dari partai apa nih? Nah oli tamoes.. tau oli tamoes, tadi masih di Gerindra.

Sumber : rmol

Subscribe to receive free email updates: