Pengamat: Rezim Jokowi "Anti Islam"-nya Lebih Buruk Dibanding Orba, Lihat Polisinya


FAKTAMEDIA.NET - Pengamat politik Ichsanuddin Noorsy, menyebut perlakuan penguasa terhadap umat Islam Indonesia, tidak jauh berbeda dengan gaya militerisme yang dipakai rezim Orde Baru. Bahkan, Noorsy menyatakan bahwa era reformasi memperlakukan umat Islam jauh lebih buruk ketimbang militerisme ala Orde Baru.

Noorsy yang pernah menjadi korban dari militerisme era Soeharto pun menyatakan, era reformasi yang diwarnai oleh polisiisme karena kekuasaan yang dimiliki oleh pihak kepolisian.

“Kalau dulu di era orde baru terjadi militerisme, model-model Islam dihajar juga, tapi tidak sampai menimbulkan pembunuhan karakter,” ungkap Noorsy ketika dihubungi Aktual.com di Jakarta, Rabu (5/7).

“Sedangkan di era demokrasi liberal dengan polisiisme, itu juga disertakan dengan pembunuhan-pembunuhan karakter. Maka pertanyaannya, kita makin beradab atau makin biadab?,” tambahnya.

Menurut Noorsy, persoalan fitnah memfitnah yang ditujukan kepada umat Islam bukanlah persoalan teknologi saja. Perkembangan teknologi memang mendorong terjadinya saling serang dan menjatuhkan antara satu pihak dengan pihak lainnya, tapi hal tersebut sangatlah erat dengan sistem yang ada.

“Dulu di era militerisme itu enggak ada ceritanya pembunuhan karakter, tidak ada fitnah memfitnah. Bukan soal perkembangan teknologi, tapi soal bagaimana sistem sosial, ekonomi dan politik yang dibangun,” bebernya.

Indikasi dari adanya polisiisme, lanjut Noorsy, adalah maraknya permainan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Noorsy beranggapan bahwa polisi menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab dengan ketidakadilan hukum pada masyarakat.

Ia menyatakan bahwa polisi sebagai aparat hukum telah membuat hukum menjadi tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

“Kan polisi menjadi penegak hukum yang seolah-olah semua orang harus patuh dan tunduk kepada hukum. Padahal hukumnya adalah tidak menegakkan equality for the law, tidak menegakkan posisi setiap orang di depan hukum dan pemerintahan itu sama,” paparnya.

“Yang terjadi adalah semakin tinggi kekayaan seseorang, semakin tinggi jabatan seseorang, maka akan semakin sedikit hukum yang berlaku kepada dirinya. Istilahnya tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas, maka pedang dewa keadilan betul-betul buta dia, buta terhadap keadilan masyarakat,” pungkas Noorsy.

Sumber : aktual

Subscribe to receive free email updates: