MS Kaban: Pembubaran HTI, Teringat Bung Karno Bubarkan Masyumi/HMI Atas Desakan PKI


FAKTAMEDIA.NET - Pemerintah berniat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( Perppu) untuk mempercepat upaya pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI).

Terkait hal itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghiffari Aqsa menilai, cara tersebut bisa menjadi langkah yang tidak tepat.

Ia mengakui, lewat Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden berwenang menerbitkan perppu. Namun, pasal itu menyebutkan, dasar penerbitan Perppu harus ada "kegentingan yang memaksa".

"Justru Perppu ini berpotensi melanggar hak asasi warga negara untuk berserikat dan berkumpul," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo mengatakan, pemerintah perlu berhati-hati jika ingin menerbitkan Perppu.

Sebab, UU Ormas mengatur bahwa pembubaran ormas melalui mekanisme pengadilan.

"Mau nembak satu (Ormas) atau semua ini? Ya kan? Kalau Perppu-nya mengatakan bahwa pembubaran ormas tidak perlu melalui pengadilan, berarti semua ormas bisa terdampak," kata Fandi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

"Makanya perlu kehati-hatian," lanjut dia.

Pakar hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mehendra disusul beberapa ormas lain yang sama-sama menganggap Perpu tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi di tanah air.

"Sebab, Perpu ini membuka peluang untuk Pemerintah berbuat sewenang-wenang membubarkan Ormas yang secara subyektif dianggap Pemerintah bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui proses peradilan," ujar Yusril, Rabu (12/6/2017).

Menurut Yusril kewenangan absolut Pemerintah untuk secara sepihak membubarkan ormas sebagaimana diatur dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Pasalnya a kebebasan berserikat adalah hak warganegara yang dijamin UUD 1945.

"Norma undang-undang yang mengatur kebebasan itu tidak boleh bertentangan dengan norma UUD yang lebih tinggi kedudukannya," kata Yusril.

Selain pertimbangan tersebut, Yusril berpendapat tidak cukup alasan bagi Presiden untuk menerbitkan Perpu sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (1) UUD 45.

Menururt Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang Ms Kaban Jika Perppu no 2 tahun 2017 di keluarkan hanya  mencari legitimasi untuk pembubaran HTI. Hal ini mengingatkan kita dengan peristiwa  wacana pembubaran Masyumi/HMI  oleh  Bung Karno atas  desakan PKI.

 "Jika Perppu no 2 th 2017 di keluarkan hny  cari legitimasi untuk pembubaran HTI kok jadi teringat BungKarno bubarkan Masyumi/HMI desakan PKI" ungkap MS kaban.

Subscribe to receive free email updates: