Menteri Lukman: Hanya Presiden yang Berhak Menentukan Aliran Sesat


FAKTAMEDIA.NET - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa menurut Undang-Undang hanya presiden yang berhak menentukan sesat tidaknya suatu aliran agama.

Dalam Kongres Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Balai Kartini, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (23/2/2016), Lukman mengatakan bahwa 250 juta penduduk Indonesia belum memiliki kesamaan persepsi terkait aliran-aliran yang dianggap sesat. Misalnya kriterianya apa dan siapa yang berhak menentukan aliran agama tertentu sesat atau tidak.

Lukman mengatakan, berdasarkan Undang Undang No. 1/PNPS tahun 1965, hanya presiden yang berhak menentukan suatu aliran agama/kepercayaan itu sesat.

“Kalau Undang-Undang 1 PNPS 65 itu presiden punya kewenangan langsung untuk melarang sebuah paham yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran suatu agama,” tegasnya seperti dikutip Tribunnews.

Sejumlah netizen mempertanyakan pernyataan itu. Sebab, khususnya dalam Islam, orang-orang yang paling mengetahui tentang agama adalah ulama sehingga yang bisa menilai sesat tidaknya sebuah aliran agama adalah ulama yang dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sumber : tribunnews

Subscribe to receive free email updates: