Mengejutkan, Ahok Batal Ajukan Banding Atas Permintaan Keluarga


FAKTAMEDIA.NET - Terdakwa kasus penodaan agama, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama, batal mengajukan banding atas vonis dua tahun penjara terhadap dirinya.

Permohonan banding ini batal diajukan atas permintaan keluarga Ahok.

Kuasa hukum Ahok, Josefina Syukur, mengatakan bahwa permintaan agar banding tak diajukan itu datang dari istri Ahok, Veronica Tan.

Menurut dia, Veronica menyampaikan permintaan itu dalam pertemuan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (22/5/2017).

"Itu atas permintaan keluarga. Tadi pihak keluarga sudah berkonsultasi di pengadilan dan akhirnya diputuskan seperti itu," kata Josefina kepada Kompas.com, Senin sore.

Josefina belum bersedia membeberkan alasan batalnya pihak Ahok mengajukan banding tersebut.
Sebab, kata dia, Veronica langsung yang akan menyampaikan alasan tersebut dalam jumpa pers yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (23/5/2017).

"Akan kami jelaskan besok siang. Bu Vero langsung yang menjelaskan," ucap Josefina.

Tim penasihat hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan istri Ahok, Veronica Tan, hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (22/5/2017).

Semula wartawan mengira mereka akan menyerahkan memori banding, mereka juga berniat melakukan penagguhan penahanan untuk Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut.

Didampingi adik Ahok, Fifi Lety Indra, ibu tiga anak ini tidak berkomentar banyak.

Ia hanya mengatakan kondisi Ahok dalam tahanan Mako Brimob, Depok, dalam keadaan baik.
"Sehat, (Ahok) sehat," kata Veronica kepada wartawan.

Beberapa poin dalam memori banding yang diajukan.

Di antaranya, perbedaan pasal yang dipakai buat menjerat Ahok.

Jaksa menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP yang berbunyi:"Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500."

Namun, hakim menjerat Ahok dengan Pasal 156a KUHP.

Pasal tersebut berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia."

Diberitakan sebelumnya, tanggal 9 Mei 2017, Majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto menyatakan Ahok bersalah melanggar pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama.

Ahok dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun.

Hal ini berbeda dari tuntutan jaksa yang menyatakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu bersalah melanggar pasal 156 KUHP dan menuntut penjara 1 tahun dengan masa percobaan selama dua tahun.
Karenanya Ahok langsung mengajukan banding sesaat menerima vonis tersebut.

Sumber : tribunnews

Subscribe to receive free email updates: