Buka Suara, Bawaslu Sebut Ahok-Djarot Paling Banyak Lakukan Politik Uang


FAKTAMEDIA.NET - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyebut dua kandidat cagub-cawagub DKI Jakarta 2017 sama-sama bermain politik uang. Kandidat petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- Djarot Saiful Hidayat dinilai paling banyak melakukan politik uang.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti mengatakan, pada masa kampanye putaran kedua hingga h-1 pencoblosan, pihaknya telah menemukan politik uang yang dimainkan oleh kedua kandidat pasangan calon (paslon).

Berdasarkan laporan dan temuan di lapangan, kata Mimah, paslon nomor 2, Ahok-Djarot paling banyak memainkan politik uang dan bahkan dilakukan pada masa tenang. Pasangan petahana itu, kata dia, membagikan sembako di semua wilayah. Namun, kata dia, pihaknya belum dapat menyebutkan sanksinya lantaran memerlukan dua alat bukti.

"Politik uang yang dilakukan kedua pasangan berupa pembagian sembako. Paslon nomor dua ini paling banyak dan melakukannya pada masa tenang. Politik uang itu merupakan tindak pidana pemilu," kata Mimah saat dihubungi, Selasa (18/4/2017).

Mimah menjelaskan, politik uang dengan pembagian sembako itu modusnya menggelar bazar murah yang harganya sangat jauh dari harga aslinya. Dia mencontohkan kedua pasangan menjual sembako sebesar Rp5.000 per paket, padahal harga normalnya Rp50.000. Menurutnya, sisa kelebihan harga itulah yang menjadi politik uang.

Sebagai wasit dalam Pilkada DKI 2017, lanjut Mimah, Bawaslu terus berupaya melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran yang dilakukan kedua paslon. Diantaranya penemuan sembako di semua wilayah dan sapi di kepulauan seribu. Dia berjanji akan mengusut baik temuan maupun laporannya lima hari setelah pemilihan.

"Tindak pidana pemilu itu perlu dua alat bukti: saksi dan barang temuan. Begitu juga dengan kampanye hitam. Nah, kami butuh keterangan saksi yang menjelaskan sembako itu sebenarnya milik siapa, apa yang ada nyuruh, apa ada yang intruksi lebih lanjut. Pelanggaran akan diproses usai pemilihan," ungkapnya.

Wakil Ketua Tim Advokasi Anies-Sandi, Yupen Hadi mengapresiasi Bawaslu DKI yang tengah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pembagian sembako yang diduga telah dilakukan oleh paslon nomor urut 2. Bahkan, dia menyambut baik tanggapan kubu Ahok-Djarot yang mengaku pembagian itu bukan berasal dari mereka dan secara tegas meminta pihak keamanan menangkap pelaku pembagian sembako.

"Artinya kami semua miliki kesamaan semangat dan sepakat pembagian sembako mencederai demokrasi," kata Yupen dalam konferensi pers di Posko Pemenangan Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurut Yupen, kesamaan pandangan untuk memerangi money politict dalam bentuk politisasi sembako tersebut juga harus diimbangi dengan penegakan hukum bagi para pelakunya tanpa pandang bulu.

"Tangkapi saja jangan ragu, semua pihak baik kepolisian atau bawaslu harus bertindak tegas karena pilkada DKI harus bersih dari perbuatan tercela khususnya pembagian sembako," tambah Yupen.

Tim advokasi Anies Sandi memang beberapa hari terakhir disibukkan dengan laporan mengenai aktivitas pembagian sembako yang dilakukan oknum timses cagub-cawagub petahana. Selain itu tim juga menemukan rumah Utut Adianto, anggota DPR fraksi PDIP di Kalibata yang digunakan untuk menimbun sembako.

"Kami meminta seluruh masyarakat memerangi serangan sembako sebagai bentuk pengawasan untuk demokrasi yang lebih baik," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Tim Kordinator Kreatif Ahok-Djarot, Aria Bima menegaskan bahwa tim pemenangan tidak pernah ada program bagi-bagi sembako. Hal itu pun disampaikan oleh paslon sendiri.

Namun, kata Aria, ada beberapa relawan yang menyelenggarakan bazar murah yang sesuai dengan ketentuan dibawah harga Rp 25.000. Menurutnya, kegiatan pasar murah itu sebagai bentuk reaksi akibat pada putaran pertama pasangan sebelah selalu mengadakan hal-hal menyangkut pasar murah entah dari parpol pengusung ataupun pendukung.

Artinya, kata dia, tim merespon karena ada kegiatan baik yang dilakukan atas nama Perindo sebagai pendukung atau dari berbagai kegiatan entah mengatasnamakan kegiatan keagamaan dan akhirnya beberapa relawan menginisiasi pasar murah.

"Sudah kita tanyakan ke KPU dan bahkan harus minta izin ke Bawaslu bahwa ternyata pasar murah tak ada larangan secara pasti dan harus nilainya di bawah Rp25.000. Kami dari timses hanya bisa mengimbau harus pasar murah sesuai ketentuan KPU. Kita khawatir pasar murah yang dilakukan pasangan sebelah berpengaruh ke warga kami yang sebenarnya sudah memberi dukungan ke kami," katanya. 

Sumber : sindonews

Subscribe to receive free email updates: