Polemik Reklamasi yang Hilang Dari Sorotan


FAKTAMEDIA.NET - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengadukan pelanggaran Administrasi oleh Gubernur DKI Jakarta ke Ombudsman. Pelaporan ini, secara khusus terkait dengan maladministrasi dalam proyek reklamasi Pulau C dan Pulau D yang sangat jelas permasalahan administrasinya.

Pelaporan itu karena pelanggaran proses pembangunan yang tidak sejalan dengan Perda Tata Ruang dengan membangun dua pulau yang tergabung. Hal ini jelas-jelas telah melanggar Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007.

“Ketentuan ini tidak hanya menyasar pemegang izin reklamasi yang tidak membangun sesuai dengan ketentuan tetapi juga pejabat yang mengeluarkan izin tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang yang telah dinyatakan dalam Peraturan Daerah Mengenai Tata Ruang yaitu Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030," kata salah satu Anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Marthin Hadiwinata, melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (10/3/2017).

Marthin mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Telah Bertindak Sewenang-wenang karena Teluk Jakarta merupakan Kawasan Strategis Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 

Padahal, lanjutnya, sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf a, c, Ayat (3) UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur kewenangan dalam penetapan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dari kawasan strategis nasional berada di tangan Pemerintah Pusat sebagai pihak yang berwenang dalam menerbitkan perizinan.

‎"Dalam menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi, seharusnya mendasarkan atas RZWP-3-K yang hingga pelaporan ini diajukan tidak pernah diterbitkan," ujar dia.

Menurutnya,  pembangunan berbagai rumah dan ruko untuk kalangan ekonomi diatas Pulau C dan Pulau D telah melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Sebagaimana diketahui ada tersebar 'Pengumuman Permohonan Penerbitan Izin Lingkungan Skala Amdal Rencana Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan diatas Pulau C dan D.
Pecah Konsentrasi

‎Disisi lain, Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) DKI Jakarta, dianggap membiarkan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi pulau G mangkrak.‎ Pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro, melihat bahwa, konsentrasi anggota DPRD DKI Jakarta kini lebih ke Pilkada putaran kedua.

"Konsentrasi head to head pasangan nomor 2 dan 3 tampaknya sangat menguras tenaga dan pikiran anggota DPRD. Makanya Raperda reklamasi bukan jadi perhatian mereka lagi," jelas Siti di Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Sumber : harianterbit

Subscribe to receive free email updates: