Aneh.. Jokowi Ajak Masyarakat Bersama-sama Perangi Pugli 'Kecil-Kecilan', Tapi Pungli Triliuan "Poli-Tikus" Dibiarkan!


FAKTAMEDIA.NET - Hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi di Pantai Kijing, Sungai Kunyit, Mempawah, Kalimantan Barat. Jokowi mengingatkan, kepada seluruh pejabat instansi pemerintah untuk melayani warga dengan baik. Meski warga tidak bayar, pelayanan yang diberikan harus tetap berkualitas."Kalau pelayanan di rumah sakit tidak baik, laporkan ke Pak Bupati, Pak Gubernur, ke Ibu Menkes. Jangan mentang-mentang masyarakat tidak bayar terus tidak dilayani dengan baik, awas," katanya.

Bekas Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, warga harus berperan aktif dalam mengawasi berbagai program bantuan sosial non-tunai, termasuk program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Bahkan, dia memastikan bahwa Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) belum berhenti bekerja. Tim masih tetap bekerja mem­berantas pungutan liar."Masih bekerjanya tim saber pungli salah satunya bisa dilihat dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur bersama Bareskrim Polri terhadap pelaku pungutan liar senilai Rp 6,1 miliar di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudra Sejahtera (Komura) di Samarinda, beberapa waktu lalu," ujarnya.

Atas pengungkapan kasus tersebut, Jokowi meminta seluruh pejabat instansi pemerintah tak lagi melakukan pemungutan liar terhadap masyarakat.

"Saya ingatkan agar semuanya hati-hati. Layani dengan baik, layani dengan cepat, karena yang namanya saber pungli itu bekerja," tegasnya.

Jokowi menyatakan nilai Rp 6,1 miliar itu merupakan angka yang besar. Ia kembali mengingatkan segenap instansi pemerintah agar terus berhati-hati.  "Kita melihat Rp 6,1 miliar itu adalah angka yang besar, dan pasti itu sudah dilihat lama. Itu yang ketahuan lho ya. Hati-hati saya ingatkan lagi,"

Namun disisi lain, Megaproyek e-KTP memiliki total kerugian negara dalam kasus ini pada 2016, yakni sebesar Rp 2,3 triliun belum juga terbongkar seutuhnya dan masih bisa dibilang mangkrak dalam pengungkapanya. Dari angka tersebut, sebanyak Rp 250 miliar dikembalikan kepada negara oleh 5 korporasi, 1 konsorsium, dan 14 orang.

Jauh sebelum itu pungli "Korupsi" yang dilakukan Ahok telah banyak merugikan Negara, contoh dalam proyek pengadaan bus transjakarta senilai Rp 1,2 triliun terbukti merugikan negara ratusan miliar rupiah. Busway yang belum sebulan didatangkan dari Cina berkarat dan rusak sehingga tidak bisa digunakan, kerugian daerah sebesar Rp191,33 miliar karena kasus jual-beli tanah RS Sumber Waras dan belum lagi ari proyek Reklamasi.

Sikap Jokowi sangat dipertanyakan karena dinilai membiarkan kegiatan 'Pungli' besar-besaran yang dilakukan oleh para elit Poli-Tikus di Negri ini, dan kini malah 'sok cari muka' didepan Rakyat dengan ajak membrabtas pungli yang hanya kecil-kecilan tapi disisi lain dia membiarkan 'Megaproyek Pungli' di Tanah Air ini.

Sumber : harianpublik

Subscribe to receive free email updates: