Utang Membengkak, Sri Mulyani Dag Dig Dug...


FAKTAMEDIA.NET - Dalam tahun ke tahun, pemerintahan lama pasti meninggalkan jejak utang ke pemerintahan baru. Dari Presiden pertama, hingga Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi), utang RI terus meningkat.

Sebagai gambaran, outstanding utang pemerintah Indonesia sepanjang tahun lalu tercatat sebesar Rp3.466,9 triliun atau setara dengan USD258,04 miliar. Dengan posisi tersebut, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2016 mencapai 27,5%.

Utang dibutuhkan pemerintah untuk menutupi defisit anggaran pada APBN yang lebih besar pengeluaran dari penerimaan, bahkan utang juga dibutuhkan untuk mendanai beberapa proyek infrastruktur di Indonesia.

Utang berasal dari banyak sumber, mulai dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan penerbitan SUN atau obligasi. Baru-baru ini, Presiden ADB Takehiko Nakao berjanji akan meminjami Indonesia USD2 miliar per tahun. Komitmen ini diberikan usai dia bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku pemerintah akan tetap waspada dalam mengelola kas negara.

“Kami akan tetap waspada mengelola kas negara,” kata dia di DPR, Selasa 14 Februari 2017.
Menurutnya pemerintah akan memantau pergerakan ekonomi global. Termasuk pengaruh ekonomi global terhadap Indonesia.

Seperti dampak ke harga komoditas, sentimen-sentimen negatif yang berpotensi memengaruhi gerak nilai tukar rupiah, perkembangan Indeks Harga Konsumen atau inflasi, sampai dengan tingkat suku bunga yang akan terus dijadikan perhatian pemerintah.

“Kami akan lihat dampaknya ke APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan bagaimana angkanya berubah dari sisi penerimaan dan belanja negara,” tukasnya.

Sebagai tambahan, outstanding utang sepanjang tahun lalu tercatat naik dari yang sebelumnya pada 2015 hanya Rp3.165,2 triliun atau setara dengan USD229,44 miliar, menjadi Rp3.466,9 triliun atau setara dengan USD258,04 miliar.

Namun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara rasio utang pemerintah terhadap PDB masih jauh dari batas maksimal yakni 60% dari PDB.

Pengamat Ekonomi Didik J Rachbini melihat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia saat ini sudah besar sehingga tidak perlu menerima pinjaman dari luar negeri. Perlu dilakukan adalah mengatur APBN dari sisi pengeluran yang boros.

Menurutnya, utang yang dimiliki Indonesia saat ini sudah menjadi beban berat bagi Pemerintah, baik utang luar negeri maupun dalam negeri. Sehingga jika tetap meminjam maka dalam 2 tahun kedepan utang Indonesia akan mencapai sekira Rp1.000 triliun.

"Yang menjadi beban APBN, utang Pemerintah pada saat ini, baik dalam negeri maupun utang luar negeri mencapai tidak kurang dari Rp3,460 triliun. Dalam dua tahun ini meningkat sangat tinggi sekali hampir Rp1.000 triliun," ungkapnya saat dihubungi oleh Okezone.

Menurutnya, Indonesia sudah terlalu banyak berutang baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga jika tetap meminjam dan menambah utang maka posisi utang negara akan jauh dari posisi aman.

Sumber : okezone

Subscribe to receive free email updates: