Tolak Ahok Kembali Aktif, Empat Fraksi DPRD DKI “Mogok Kerja”


FAKTAMEDIA.NET - Empat fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memutuskan untuk ‘mogok kerja’ dengan Pemerintah DKI Jakarta. Alasannya, terkait status Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai terdakwa penistaan agama.

Keempat fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , Fraksi Partai Keadilan Sosial, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Wakil Ketua DPRD Triwisaksana mengatakan penghentian itu berlangsung selama belum ada penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri soal status Basuki.

“Agar roda pemerintahannya jelas,” kata Sani — sapaan Triwisaksana, Senin, 13 Februari 2017.

Lebih lanjut Sani menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan gubernur yang didakwa karena perbuatan pidana yang ancaman hukumannya paling singkat lima tahun harus diberhentikan sementara.

Pada 12 Februari 2017 kemarin, Ahok resmi kembali menjabat gubernur setelah non-aktif sekitar 3,5 bulan karena berkampanye.

Menurut Sani, ketidakjelasan muncul lantaran Ahok didakwa Pasal 156 dan Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Ketidakjelasan status Basuki membuat kebijakan yang dihasilkan pemerintah dan parlemen Jakarta menjadi cacat hukum,” kata dia.

Dewan pun akan meminta penjelasan ihwal status Ahok ke Kementerian Dalam Negeri. Surat permintaan tersebut dikirim ke Presiden Joko Widodo dengan tembusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hari ini.

Pernyataan itu ditegaskan juga oleh politisi Partai Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI, Mohammad Taufik. Taufik menyatakan, keempat fraksi akan menolak rapat dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI selama tidak mendapat kejelasan atas status Ahok saat ini.

“Kami sudah sepakat. Selama posisinya seperti itu kami tidak mau membahas apapun yang berkaitan dengan eksekutif,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (13/2).

Selama surat belum dijawab, ia mengatakan dewan tak akan menggelar rapat kerja dengan eksekutif. “Terserah kalau mau diartikan boikot atau apapun,” kata Taufik.

Sementara itu, menurut Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif, mengatakan, meski menolak kerja bersama pemerintah DKI, keempat fraksi itu tetap akan menjalankan tugas sebagai Dewan.

“Kita tetap melaksanakan tugas Dewan, tapi rapat yang terkait eksekutif kita pending dulu semua menunggu tanggapan dari Kemendagri,” ujar Syarif.

“Kurang-lebih di dalam peraturan perundang-undangan, pendapat kami sudah jelas bahwa Ahok itu terdakwa. Karena itu, kembalinya Gubernur Ahok yang ada sertijabnya, menurut pendapat empat fraksi itu sudah dianggap menyimpang,” sambungnya.

Syarif pun mengatakan langkah yang diambil ini juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Penyimpangan, katanya, berpotensi untuk merusak tatanan yang ada.

“Ini tidak ada urusan dengan pilkada. Kalau misalnya kita rapat bersama eksekutif kan segala keputusannya harus ditanggung bersama, kemudian siapa yang memberikan otoritas atas sebuah keputusan kan ada di gubernur. Segala keputusan terkait penyelenggara pemerintahan itu menjadi batal karena status yang belum clear,” tutur Syarif.

Adapun Ahok sendiri masih enggan menanggapi aksi ‘mogok kerja’ keempat fraksi tersebut. “Tak tahu, saya tak tahu,” kata dia.

Sementara Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gembong Warsono tak memusingkan keputusan empat fraksi. Ia mengatakan dua pasal yang didakwakan ke Ahok tak sesuai dengan Pasal 83 ayat 1 yang menjadi acuan pemberhentian Ahok.

Keduanya menyatakan ancaman hukuman kedua pasal yakni selama-lamanya empat tahun dan lima tahun. “Tak masalah, kami mengacu sesuai aturan saja,” kata Gembong.

Sumber : jurnalpolitik

Subscribe to receive free email updates: