Selidiki Penyadapan SBY, PDIP Tolak Usul Demokrat Gunakan Hak Angket


FAKTAMEDIA.NET - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak usulan hak angket dari Fraksi Partai Demokrat untuk menyelidiki dugaan penyadapan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'aruf Amin.

"Kami tentu menolak adanya hak angket yang akan dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat," ujar anggota Fraksi PDIP, Risa Mariska saat dihubungi, Kamis (2/2/2017).

Menurut Risa, masalah seperti ini tak seharusnya dibawa dengan mennggunakan hak angket, tapi diselesaikan dengan langkah-langkah hukum. Ia pun menilai upaya yang dilakukan Fraksi Partai Demokrat terlalu berlebihan.

"Rasanya terlalu berlebihan kalau Fraksi Partai Demokrat mengambil langkah dengan menggunakan Hak Angket," jelas Risa.

Senada dengan Risa, anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menilai usulan hak angket oleh anggota DPR dijamin konstitusi. Namun, usulan hak angket terkait penyadapan itu belum memiliki skala prioritas atau urgensitas.

"Hak angket itu harus dilihat urgensi kebutuhan saat ini. Hak angket itu kan dampaknya yang menimbulkan keresahan yang luas di masyarakat kalau usulan itu tidak dipenuhi, usulan itu dapat dihambat sendiri di DPR. Kalau saya pribadi belum melihat urgensinya," kata Masinton.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat tengah mengusulkan hak angket untuk menyelidiki masalah penyadapan telefon antara SBY dengan Ketua Umum MUI KH Ma'aruf Amin. Dugaan penyadapan mencuat pertama kali diungkapkan kuasa hukum Gubernur nonaktif DKI jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat persidangan perkara penistaan agama. Bahkan, mereka mengklaim memiliki data dan bukti pembicaraan antara SBY dan KH Maruf Amin.

Sementara anggota Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman menilai skandal penyadapan itu merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan UU ITE dan telah berdampak luas dan sistemik terhadap kepentingan masyarakat.

Sumber : okezone

Subscribe to receive free email updates: