Dilaporkan Atas Fitnah dan Pencemaran Nama Baik SBY, Antasari Bakal Mendekam Di Penjara Lagi ?


FAKTAMEDIA.NET - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono diwakili kuasa hukumnya, Wakil Sekjen Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, melaporkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar ke Bareskrim Polri. Antasari dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.

“Kami sudah laporkan tadi, tinggal besok gelar perkaranya,” ujar Didi di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (14/2/2017) malam.

Namun, Didi enggan menjelaskan detail mengenai laporan itu. Menurut dia, SBY langsung yang akan menyampaikannya lewat konferensi pers.

“Jadi hal-hal lain monitor di sana (kediaman SBY) saja. Tugas kami hanya menyampaikan laporan,” kata Didi.

Didi yang didampingi juru bicara Partai Demokrat Imelda Sari dan politisi lainnya tampak terburu-buru keluar dari Gedung Bareskrim Polri. Saat diminta menunjukkan surat bukti lapor, mereka malah menunjukkan kertas bertuliskan kronologi dugaan pencemaran nama baik oleh Antasari terhadap SBY.

Di dalam jumpa persnya malam ini, SBY mengaku akan menempuh jalur hukum atas tuduhan yang disampaikan kepada dirinya dan keluarganya. Meski demikian, SBY pesimistis langkahnya itu akan didukung penegak hukum.

“Meski saya pesimis keadilan akan berpihak kepada saya, tapi saya percaya keadilan yang diberikan Allah itu entah bagaimana datangnya,” ujar SBY saat memberikan keterangan di kediamannya, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, malam ini.

Antasari sebelumnya menyebut bahwa Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat Presiden RI mengetahui persis kasus yang menjeratnya.

Menurut Antasari, SBY harus terbuka mengenai siapa saja pihak yang diminta merekayasa kasusnya. Ia lalu bercerita bahwa sekitar Maret 2009 ia pernah didatangi oleh CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo atas utusan SBY.

Hary meminta Antasari agar tidak menahan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantowi Pohan, besan SBY.

“Beliau diutus oleh Cikeas saat itu. Siapa Cikeas? SBY. Datang minta supaya saya jangan menahan Aulia Pohan,” ujar Antasari di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

Aulia saat itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Bank Indonesia. Mendengar permintaan itu, Antasari menolaknya. Menurut dia, sudah prosedur di KPK untuk menahan seseorang yang sudah dijadikan tersangka. Namun, Hary terus memohon kepadanya.

“Aduh, Pak, saya mohon betul. Saya bisa ditendang dari Cikeas karena bagaimanapun nanti masa depan Bapak bagaimana,” kata Antasari, menirukan ucapan Hary saat itu.

Antasari bersikeras untuk menolak. Saat itu, Antasari siap menerima risiko apa pun atas sikapnya itu. Dua bulan kemudian, Antasari ditangkap polisi. Ia dituduh membunuh Nasrudin Zulkarnaen.

Hingga putusan peninjauan kembali, Antasari divonis bersalah dengan hukuman 18 tahun penjara. Kini, ia sudah dinyatakan bebas murni setelah mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo.

Antasari menduga bahwa kasusnya tak terlepas dari kedatangan Hary yang diutus SBY ke rumahnya pada malam itu.

Ibas: Fitnah Keji, Busuk!

Pengakuan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar membuat  kubu Cikeas meradang. Tudingan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  sebagai dalang kriminalisasi Antasari, memicu kemarahan anak presiden keenam Indonesia itu.

Edhie Baskoro Yudhoyono, putra kedua SBY bereaksi keras terhadap tudingan Antasari. Menurut Ibas, sapaan Edhie, pengakuan Antasari sangat tidak berkelas dan fitnah yang keji.

“Kampungan, Sangat tidak berkelas Fitnah keji Antasari kepada @SBYudhoyono. Busuk! Sangat terbaca segala motif penzoliman ini #AAGateFitnah,” tulis Ibas melalui akun twitternya, Selasa (14/2).

“Wahai Rakyatku & Saudara”ku. Janganlah kita larut dlm Demokrasi yg Menyesatkan (Fitnah). Masih bnyk cara yg lebih Ksatria menuju satu tujuan,” cuitnya lagi.

Sebagaimana diberitakan  sebelumnya, Antasari akhirnya buka-bukaan terkait kasus pembunuhan yang membuatnya menghuni hotel prodeo selama 18 tahun.

Dia menuding SBY sebagai inisiator usaha dirinya dikriminalisasi. Bahkan, sempat nama CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo turut disebut sebagai corong SBY agar Antasari tak menahan Aulia Pohan.

Jika tuduhan Antasari Azhar kepada SBY tidak terbukti, dan sesuai dengan apa yang dikatakan Ibas, maka Antasari Azhar telah mencemarkan nama baik SBY. Bagaimana hukumannya?

Undang-undang Pencemaran Nama Baik

Pasal 310 KUH Pidana

(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“

(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

Pasal 311 KUHPidana

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

pasal 315 KUHP:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 27 ayat (3) UU ITE
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pasal 45 UU ITE
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, perhatikan pasal 36 UU ITE.

Pasal 36 UU ITE
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”

Misalnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2)

Pasal 51 ayat (2) UU ITE
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Nah..ika memang benar hanya fitnah, Apakah Antasari akan kembali mendekam di penjara? Proses hukumlah yang akan menjawabnya…

Ungkap Ada Kriminalisasi, Grasi Antasari Bisa Dibatalkan

Usai mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengungkapkan adanya dugaan
kriminalisasi dalam perkara yang menjeratnya.

Namun, pengakuan Antasari Azhar itu harus didukung bukti yang kuat.Ahli hukum pidana Romli Atmasasmita mengingatkan, grasi Antasari Azhar yang diberikan Jokowi bisa saja gugur dengan adanya pengakuan dugaan kriminalisasi tersebut. Menurutnya, pemberian grasi merupakan hak prerogatif Jokowi selaku Presiden.

“Penasihat hukum Antasari Azhar harus paham bahwa grasi demi kemanusiaan hak prerogatif Presiden dan dapat dicabut kembali jika Antasari Azhar menyatakan ada kriminalisasi,” ujar Romli dalam akun Twitter @rajasundawiwaha, Kamis (16/2/2017).

Dia mengakui sesuai hukum yang ada Antasari Azhar berhak menggugat adanya dugaan kriminalisasi dalam perkara yang menjeratnya. Namun, dia mengingatkan dalam hukum acara menekankan perlu adanya bukti baru yang kuat.

“Seandainya Antasari Azhar memiliki bukti sebagai novum bagaimana konstruksi hukum acara jika diajukan, tapi yang bersangkutan sudah menerima grasi?” ucapnya.

Antasari merupakan terpidana perkara pembunuhan bos PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Antasari divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 tahun kurungan penjara.

Antasari Azhar keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1A Tangerang, Banten, Kamis, 10 November 2016 setelah mendapatkan bebas bersyarat. Antasari Azhar kemudian mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi.

Sumber : infohumas

Subscribe to receive free email updates: