NKRI Harus Diselamatkan, Panglima TNI Diminta Segera Duduk Bersama Tokoh Nasionalis dan Islam


FAKTAMEDIA.NET - NKRI Harus Diselamatkan, Panglima TNI Jangan Tunggu Harimau Jadi Kambing

Oleh: Gede Siriana

(Pengamat dari Soekarno Institute for Leadership)

Pasca reformasi 1998 yang telah dibajak oleh persekongkolan elit parpol dan antek-asing, haluan negara telah dirubah menuju alam liberalisme. UUD 1945 asli sudah 4 kali dilakukan amandemen dengan alasan untuk melengkapi UUD 1945 agar mengikuti perubahan jaman.

Dengan penambahan-pengurangan pasal-pasalnya, justru UUD 1945 kehilangan sisi progresifnya. Sejatinya UUD 1945 memiliki semangat anti-kolonial, anti-imperialis, anti-penindasan dan memihak kemanusiaan yang berkeadilan dan memperjuangkan kesejahteraan sosial.

Saat ini yang terjadi justru kita mengkhianati amanat pembukaan UUD 1945, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila. Liberalisasi terjadi di semua aspek kehidupan bangsa. Privatisasi terjadi di sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak termasuk sektor Telekomunikasi. Pemanfaatan sumber daya alam lebih diperuntukkan bagi kebutuhan bangsa-bangsa asing. Cara hidup bangsa yang berubah dari gotong royong dan berketuhanan yang maha esa menjadi konsumtif dan menuhankan uang/materi.

Nilai-nilai kekerabatan dan struktur sosial dihancurkan oleh persaingan-persaingan dalam Pilkada dan perebutan jabatan birokrasi, ideologi kerakyatan dihancurkan mental wani-piro, dan permusuhan horisontal mengendap menjadi kanker sosial. Selama berlakunya money politic dalam beberapa kali Pilkada, masyarakat telah menyesuaikan tindakannya dari aksi sebagai respon mekanis menjadi perilaku sebagai proses mental.

Menurut Talcott Parsons, aksi (action) itu bukanlah perilaku (behavior). Aksi merupakan tanggapan atau respon mekanis terhadap suatu stimulus sedangkan PERILAKU adalah suatu proses mental yang aktif dan kreatif. Menurut Parsons, yang utama bukanlah tindakan individual, melainkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang menurunkan dan mengatur perilaku (Sarwono, 1993:19).

Salah satu asumsi dari teori aksi Parsons adalah bahwa subyek/manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu yang meliputi kebutuhan makan, minum, keselamatan, perlindungan, kebutuhan untuk dihormati, kebutuhan akan harga diri, dan lain sebagainya. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat diupayakan dengan bekerja. Jadi tujuan yang hendak dicapai seorang individu merupakan landasan dari segenap perilakunya.

Ketika sistem norma masih dihormati bersama, maka seluruh tindakan individu akan melihat kelompok acuannya (reference group) untuk menyesuaikan tindakan-tindakannya. Selanjutnya untuk menafsirkan realitas yang ada, maka individu akan melakukan konstruksi pengetahuan secara kognitif atas suatu relasi antara individu dan lingkungannya. Konstruksi sosial Peter L. Berger menjelaskan bahwa individu akan membangun sendiri pengetahuan akan realitas sosial yang dilihat itu berdasarkan struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya.

Rakyat Indonesia sekarang dapat dikatakan telah menyesuaikan cara hidup yang koruptif dan materialistis mengikuti cara hidup kelas sosial di atas nya dan elit-elit bangsa.

Liberalisme barat dan materialisme timur (China) telah menggiring bangsa Indonesia untuk mereduksi peranan agama dalam proses-proses pengambilan keputusan di bidang sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Bagi mereka, ada 2 hal yang perlu dilakukan untuk menguasai bangsa Indonesia, yaitu: pertama, menghancurkan falsafah bangsa (Pancasila) dan haluan negara (UUD 1945) dan kedua, meminggirkan kekuatan Islam dalam politik dan kehidupan sosial.

Untuk itu mereka melakukan berbagai cara yang secara singkat dapat dikenali sebagai strategi UJO (Uang, Jaringan dan Opini).

Dengan uang, Barat dan China mencari kawan-kawan dari kalangan bangsa Indonesia sendiri, baik dari politisi, birokrat, budayawan, akademisi, pegiat sosial bahkan TNI-Polri. Tidak lupa juga mencari kawan media.

Jaringan para komprador ini akan memberikan feedback berupa UU yang memberikan keuntungan material dan hukum bagi mereka, kebijakan pusat dan daerah yang memberikan akses investasi yang sebenarnya lebih menguntungkan mereka daripada untuk kesejahteraan rakyat, juga perlindungan keamanan bagi keselamatan mereka.

Dan yang terpenting, dengan dukungan jaringan komprador ini, mereka dapat membangun opini yang membalikkan fakta dan realitas sosial. Dengan kata lain, melalui rekayasa opini mereka mampu melakukan rekayasa sosial. Rekayasa sosial ini merupakan dekonstruksi atas sistem norma dan sistem sosial yang selama ini telah mendarah-daging dalam kehidupan bangsa Indonesia yaitu Pancasila, beserta konstitusi UUD 1945.

Dekonstruksi sosial ini ingin dilakukan Barat dan China dengan membalikkan opini bahwa Pancasila dan UUD 1945 telah membawa bangsa Indonesia terperangkap dalam korupsi. Padahal mereka sendirilah yang mencangkokkan benih-benih korupsi pada berbagai institusi negara Indonesia. Bahkan di Pilkada langsung pun, melalui uang para taipan yang jadi perpanjangan tangan mereka (proxy), mental rakyat dirusak.

Lalu melalui sebagian komprador mereka lainnya, mereka meneriakkan kasus-kasus korupsi, meneriakkan demokrasi ala barat, meneriakkan kebebasan, agar opini rakyat digiring untuk melakukan perubahan-perubahan konstitusional, yang sejatinya justru membuat bangsa Indonesia tersesat dari sejarahnya sendiri.

Sebagai kekuatan global, mereka ini adalah harimau. Selalu mengintai dan siap menerkam. Apapun kebaikan yang diperlihatkan (oleh media pendukung), tetap saja sejatinya mereka adalah harimau. Dan yang sepadan melawan harimau ini adalah kekuatan TNI yang didukung oleh rakyat, yaitu rakyat yang menggunakan semangat nasionalisme dan Islam. Loyalitas Sapta Margais adalah kepada konstitusi UUD 1945 naskah asli, bukan pada kepentingan Barat dan China yang bersembunyi di balik agenda-agenda dalam negeri.

Dengan mempertimbangkan realitas politik saat ini, Panglima TNI harus segera duduk bersama dengan tokoh nasionalis yang diwakili ibu Rachmawati Soekarno dan tokoh Islam yang diwakili oleh Habib Rizieq. Negara harus diselamatkan segera, karena perpecahan bangsa sudah di depan mata. Harimau tidak akan pernah jadi kambing, maka seharusnya Panglima TNI tak perlu menunggu harimau menjadi kambing. 

Sumber : rmol

Subscribe to receive free email updates: