Ssttt…Katanya, Mega Diduga Terancam Kasus Besar Jika tak Dukung Ahok


FAKTAMEDIA.NET - Kemungkinan dukungan PDI Perjuangan (PDIP) diberikan kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, dinilai lebih karena ada alasan mendasar.

Bukan semata misalnya karena besaran uang sebagai mahar politik, melainkan karena disinyalir adanya ancaman besar yang bakal menerjang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri jika tidak memilih Ahok.

Setidaknya demikian yang disampaikan Aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi.

“Kenapa Mega harus mendukung Ahok, saya tidak melihat Mega dijanjikan uang, tapi saya lebih melihat karena adanya ancaman. Kita kan tidak pernah merasakan ancaman yang dirasakan Mega,” terang Adhie, Selasa (20/9/2016) sebagaimana diberitakan Aktual.com.

Adhie menuturkan, bagi mereka yang tidak merasakan langsung, memang ancaman itu dianggapnya tidak terlalu berbahaya. Namun bagi Mega yang merasakan langsung, ancaman itu tentu bisa menjadi masalah serius.

“Apa ancamannya? Kasus BLBI tiba-tiba dibuka kembali oleh KPK. KPK, tidak ada hujan tidak ada angin, tiba-tiba Basariah pada 15 September kemarin menyatakan kasus BLBI masih terbuka,” jelas Adhie.

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan dalam suatu acara di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (15/9/2016) malam, kepada wartawan menyatakan penanganan kasus Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum dihentikan. Saat ini, perkaranya masih dalam tahap penyelidikan.

Perkara tersebut belum masuk ke tahap penyidikan sebab alat buktinya belum cukup. KPK dalam hal ini masih butuh pengembangan.

“Basaria mengatakan kasus BLBI belum ditutup, orang yang pagi-pagi sudah menyatakan bahwa pembelian Rumah Sakit Sumber Waras oleh Ahok tidak ada unsur korupsinya,” kata Adhie.

Diungkapkan, Mega saat menjadi Presiden RI diketahui menerbitkan Surat Keterangan Lunas BLBI melalui Inpres No 8 tahun 2002. Inpres untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi 21 obligor yang dinyatakan telah menyelesaikan kewajiban utangnya kepada pemerintah lewat Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Ternyata, setelah penerbitan SKL sebagian besar obligor yang diberi stempel lunas belum menyelesaikan utangnya kepada negara. Kasus BLBI yang mencapai ratusan triliunan rupiah menjadi skandal korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

“Kasus BLBI ini yang dipersoalkan SKL, Surat Keterangan Lunas yang diberikan pemerintahan Megawati,” beber Adhie.

Apa yang terlihat selanjutnya dari KPK, lanjut mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu, adalah penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman. Penangkapan Irman menjadi semacam show of force yang ditujukan kepada Megawati.

“Jadi kalau mega akhirnya mendukung karena ancaman ini. Apalagi setelah itu, KPK bisa menangkap Ketua DPD Irman Gusman. Kelihatannya itu merupakan show of force untuk Megawati,” jelas dia.

Dewan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan sendiri diketahui akan mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada Selasa (20/9/2016) malam di kantornya, Jl Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat.

Sekjen Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya kemarin mengatakan pengumuman dilakukan secara serentak dengan seluruh daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2017. Keserentakan ini sebagai satu kesatuan proses kelembagaan kepartaian di dalam menyiapkan pemimpin sebagai salah satu fungsi utama partai.

Disampailan pula dengan pengumuman paslon secara serentak maka keseluruhan pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan memiliki komitmen kuat untuk menampilkan wajah kerakyatan partai yang dilaksanakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, yakni Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

“Seluruh tahapan sudah dilakukan secara sistemik, yang dimulai dengan uji kelayakan san kepatutan, pemetaan politik, pelatihan manager kampanye, pelatihan TOT Saksi, dan sekolah para calon kepala daerah,” kata Hasto.

Sumber  : koranriau

Subscribe to receive free email updates: