Pewawancara Dari Kompas TV Ini Kelimpungan Jawab Pertanyaan Balik Dari Yusril

Foto: Ilustrasi
FAKTAMEDIA.NET - Sebagai pihak terkait dalam uji materiil Undang-undang Pilkada yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),  pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra diwawancarai lewat telepon oleh salah stasiun TV swasta, pada Rabu (31/8/2016).

Pernyataan-pertanyaan yang dilontarkan pembaca berita TV swasta terkait judicial review UU Pilkada dijawab Yusril dengan entengnya.

Namun, ketika pembaca berita bertanya soal untung-ruginya bagi pemerintahan di Pemrov DKI jika Ahok mengambil cuti, sempat saling sela dan berbuntut pada sindiran Yusril kepada pembaca berita tersebut.

Berikut kutipan tanya jawab pembaca berita (P) dan Yusril (Y).

P: Anda melihat ini bahwa posisi kalau Ahok tidak cuti, tetap sebagai petahana dan tetap menjalankan program-programnya, apakah ini menjadi keuntungan tersendiri di masa kampanye, anda melihat ada suatu kekhawatiran untuk Ahok saat ini?

Y: Potensi penyalahgunaan kekuasaan selalu ada. Walaupun itu mungkin tidak terjadi dalam kenyataan, namun potensi itu dapat terjadi. Misalnya, Undang-undang Korupsi mengatakan, kalau melakukan itu, melakukan ini, dapat merugikan keuangan negara, bisa-bisa saja negara tidak rugi, tapi dapat merugikan negara.

P: Kalau kita menghitung kerugian, ini kita berandai-andai Pak Yusril, antara potensi penyalahgunaan kekuasaan wewenang petahana yang ingin mencalonkan diri, atau kerugian roda pemerintahan yang ditinggalkan oleh petahana, anda melihat lebih rugi poin yang mana?

Y: Petahana itu kalau dia cuti bisa digantikan oleh orang lain, pejabat eselon satu... (belum selesai menjawab, disela oleh pembaca berita).

P: Tidak akan pincang Pak Yusril? Meskipun orang nomor satu tidak ada?

Y: Tidak, (ibaratnya) kalau anda sekarang tiba-tiba pingsan jadi pewawancara TV terus ada pewawancara TV yang menggantikan anda, apakah itu akan merugikan Kompas TV atau tidak? Itu bukan berarti tidak ada penyiar Kompas TV yang tidak lebih baik dari pada anda. Anda merasa paling hebat di antara semua penyiar Kompas TV?

P: Tapi begini Pak Yusril, kalau kita bicara pemerintahan tentu ada... (belum selesai bicara, disela oleh Yusril).

Y: Gak, Sekarang saya tanya sama anda, jawaban anda apa?

P: Ini hal yang berbeda kalau menurut saya. Kalau kita bicarakan mengenai kepala pemerintahan yang mengharuskan posisinya menjadi posisi yang memiliki tanggung jawab Pak Yusril.

Y: Anda ini pewawancara TV atau jubirnya Pak Ahok?

P: Saya mewakili rakyat, tapi kita kembali lagi ke masalah Pak Ahok.

Y: Gak, tapi omongan anda sepertinya mewakili kepentingan Pak Ahok, saya akan memberikan suatu jawaban yang fair. Namun ketika kita anda saya tanya lagi balik anda seperti kelimpungan. Apa tidak perlu wawancara lagi atau bagaimana?

P: Tidak Pak Yusril, baik kalau kita kembali lagi.

Y: Atau anda merasa paling hebat di antara semua pewawancara yang ada di Kompas TV?

P: Kita tidak berbicara mengenai yang paling hebat, Pak Yusril.

P: Kita kembali ke masalah sepincang apakah nanti pemerintahan karena kita bicara mengenai kerugian yang mungkin dialami negara ini, juga yang tadi diajukan oleh Pak Ahok, rakyat tentu ingin melihat bagaimana posisi Ahok sebagai petahana jika memang nanti harus meninggalkan masa cutinya, anda sendiri mengatakan tadi bahwa tidak ada masalah, jadi ada beberapa hal... (dipotong lagi oleh Yusril).

Y: Karena di mana-mana juga kalau orang cuti, itu kan digantikan oleh seorang pejabat kan, pejabat itu diberikan kewenangan, diberikan kekuasaan yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan, jadi jangan dianggap bahwa pemerintahan itu pribadi. Kalau gak saya, orang lain gak bisa, belum tentu.

P: Jadi tidak akan ada masalah, jadi anda menilai akan lebih banyak kerugian jika terjadi potensi penyelewengan kekuasaan... (kembali disela Yusril).

Y: Ini bukan soal kerugian, ini masalah keadilan, akan lebih adil apabila petahana itu cuti.

Seagai informasi, pada Rabu (31/8/2016) kemarin, Ahok kembali menjalani sidang kedua permohonan uji materiil Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat 3 (a) tentang kewajiban cuti bagi petahana.

Sumber : netralnews

Subscribe to receive free email updates: