Korban Bencana: Jokowi Lebih Simpati Dengan Warteg Saeni daripada Korban Banjir Bandang dan Longsor di Anyer


FAKTAMEDIA.NET - Kondisi 24 rumah hanyut dan ratusan lainnya rusak parah akibat banjir bandang dan longsor di Anyer, sepertinya bagi Presiden Jokowi kurang menarik ketimbang kasus warteg Ibu Saeni yang dirazia Satpol PP saat Ramadhan lalu.

Hal tersebut bisa dilihat dengan banyaknya pemberitaan yang menghebohkan di sejumlah media massa maupun televisi nasional. Bahkan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri pun menunjukkan sikap dermawannya, dengan memberikan bantuan uang tunai jutaan rupiah.

Namun kondisi naas dialami warga Kampung Garung, Desa Sindangmandi, dan sejumlah kampung lainnya di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Hancurnya perkampungan mereka akibat banjir bandang justru malah tidak mendapatkan respon cepat dan tanggapan dari pemerintah. Padahal tragedi bencana yang terjadi pada Senin dinihari 25 Juli 2016 lalu itu, hingga kini belum ada kepastian bantuan perbaikan dari pemerintah.

Wakil Ketua KNPI Anyer, Imanudin, menilai, Jokowi merupakan pemimpin yang hanya pandai pencitraan, tanpa mau peduli dengan persoalan riil masyarakat.

“Terbukti kan pemimpin hasil pencitraan, Bu Saeni yang melanggar aturan dibesarkan dibantu dan didukung. Ternyata masalah masyarakat yang sebenarnya malah Jokowi tutup mata. Jangankan membantu, mengucapkan bela sungkawa saja mungkin berat dia,” kecam Iman.

Salah seorang pemuda Anyer, Jaja juga mengatakan, bencana yang terjadi tidak ada yang bisa memprediksi kapan datang. Beruntung dahsyatnya banjir bandang yang membawa material batu berukuran besar dan batang kayu gelondongan itu, tidak merenggut korban jiwa.

“Harta benda nyaris tak bersisa. Bahkan rumah beserta isinya hanyut dan hanya menyisakan pondasi saja. Jika bukan pemerintah yang bertanggungjawab untuk membangunnya, terus siapa lagi?,” kata Jaja.

Kampung Garung salah satu lokasi yang terisolir dengan kondisi listrik padam sampai 3 hari, dikarenakan akses jalan tertutup timbunan material longsor. Bahkan, dapur umum yang ada, didirikan dan dikelola oleh warga setempat. Padahal berdasarkan peraturan pemerintah, dapur umum dan pelayanan kesehatan harusnya didirikan oleh lembaga resmi pemerintah sejak hari pertama terjadi bencana.

“Namun kami bersyukur, banyak bantuan yang masuk dari banyak orang yang bisa mencukupi kebutuhan pangan sementara. Disitu juga saya kecewa dengan reaksi pemerintah yang terkesan kurang peduli,” ungkap Jaja.

Sumber : beritacilegon

Subscribe to receive free email updates: