DPR Minta Pemerintah Tak Mengatur Masalah Azan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid
FAKTAMEDIA.NET - Setelah kerusuhan yang terjadi di Kota Tanjungbalai beredar wacana pengaturan pengeras suara untuk azan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid meminta pemerintah tak mengatur hal itu.

“Saya berharap jangan sampai terjadi pemerintah mengatur semacam ini,” ujar Sodik kepada Kiblat.net, Selasa (02/08).

Menurutnya, seharusnya yang lebih ditekankan adalah pembinaan terhadap masing-masing pemeluk agama sehingga meningkatkan pemahaman mereka. Dengan demikian, nantinya akan tumbuh rasa empati.

Sodik pun memberikan contoh terkait azan. Jika ada empati di kalangan umat Islam yang mayoritas, maka tidak akan menggunakan pengeras suara semaunya sendiri. Sementara, bagi kelompok minoritas non-muslim punya empati maka pasti tak akan memusingkan masalah azan tersebut.

“Inilah hal-hal yang perlu kita bina lebih mendalam, soal empati yang lebih dalam terhadap keyakinan masing-masing,” ujarnya.

Dia pun menilai, tingkat empati umat beragama di Indonesia masih terbilang rendah. Menurut Sodik, dari nilai maksimal 100, saat ini rasa empati di tengah masyarakat masih berada di kisaran 25.

“Dalam hal yang lain perlu ada pengaturan pemerintah, tapi kalau sampai azan saya berharap tidak usah sampai kesana,” kata Sodik.

“Saya lebih mengharapkan agar umat sendiri yang punya kesadaran untuk itu, kan tidak enak kalau suatu saat sampai diatur oleh pemerintah,” pungkasnya.

Sumber : kiblat

Subscribe to receive free email updates: