Senjata Ilegal Paspampres, Diselundupkan Lewat Pesawat Kepresidenan Saat Jokowi ke AS?


FAKTAMEDIA.NET - BAYANGKAN PENYELUNDUPAN DILAKUKAN MELAUI PESAWAT PRESIDEN, DI DALAM DAPUR ISTANA NEGARA.

MASALAH INI BUKAN SEMATA MASALAH PELANGGARAN HUKUM SEMATA, SUDAH MENYANGKUT MASALAH POLITIK NEGARA, KARENA TERNYATA PESAWAT PRESIDEN JADI MEDIA PENYELUNDUPAN.

[berita]
Senjata dari AS Lolos Masuk ke Indonesia Lewat Rombongan Main Group Presiden?

Presiden Joko Widodo pernah berkunjung ke Amerika Serikat (AS) pada akhir tahun 2015 lalu. Berdasarkan dokumen persidangan Audi Sumilat, senjata yang dijual kepada oknum Paspampres dibawa ke Indonesia saat kunjungan tersebut.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat dikonfirmasi soal kemungkinan senjata dimasukkan dalam rombongan main group presiden lewat pesawat kepresidenan mengatakan, hal ini masih diselidiki. Namun dia tak menampik ada kemungkinan itu agar proses masuknya barang lebih mudah.

"Itu yang kita tanyakan dia bisa masuknya gimana. Tapi dia belinya legal
hanya masuknya ke Indonesia yang tidak legal. Bisa saja masuk main group lebih gampang," terang Gatot di Istana Negara, Jl Veteran, Jakpus, Senin (11/7/2016).

Gatot menegaskan, ada bukti pembelian terhadap senjata-senjata tersebut. Namun yang jadi persoalan adalah cara masuknya ke Indonesia yang ilegal. "Kesimpulannya adalah hukuman disiplin maka atasannya yang hukum," tegas Gatot.

Senjata-senjata berjenis hand gun yang jumlahnya disebut mencapai 22 pucuk itu sudah disita pihak POM TNI. Gatot menyebut senjata hanya berjumlah 7-8 pucuk. Senjata itu digunakan untuk kepentingan latihan, bukan dijual kembali.

Gatot menyebut banyak anggota Paspampres yang terlibat dalam urusan ini. Semuanya sudah diberi sanksi administrasi. Sebagian besar mereka adalah rombongan yang melekat pada pengamanan RI-1 dan RI-2.

Terakhir, Gatot menegaskan tak boleh ada pembelian senjata atas nama individu. Semua pembelian harus lewat institusi. "Semua prajurit tak boleh beli perorangan. Kayak saya beli perorangan. Saya beli perorangan boleh tapi lewat perbakin. Walaupun saya panglima TNI. Apapun kepentingannya prosedurnya dia yang salah. Itu yang dikatakan salah," tegasnya. (mad/mad)

Sumber : portalpiyungan

Subscribe to receive free email updates: