Masih Pantaskah Ahok Memimpin Jakarta ?


FAKTAMEDIA.NET - Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta dijadwalkan terselenggara pada bulan Februari 2017. Mengamati para Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur yang akan maju dalam Pilkada Propinsi DKI Jakarta tersebut adalah tergolong sangatlah menarik.

Gerakan relawan secara masif, pertama kali muncul dan mencuat adalah ketika perhelatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012. Salah satu hal yang menarik ialah munculnya gerakan relawan secara masif jelang Pilkada DKI Jakarta 2017 ini.

Issu SARA tidak berdampak signifikan atas pilihan pada Pilkada di DKI Jakarta. Masyarakat DKI Jakarta adalah tergolong Homogen dan sisi demografi yang Heterogen pastinya secara umum mengidentifikasikan issu sara.

Hal-hal tersebutlah diantaranya yang kemudian membuat petahanan Basuki Tjahaya Purnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok mula-mula terkesan begitu sangat percaya diri bahkan jumawa dengan maju lewat jalur perseorangan yang memang diperbolehkan oleh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Republik ini.

Kelompok Non Partai memperjuangkan hak warga negara untuk bisa menjadi calon diluar calon parpol. Perjuangan ini selanjutnya diputuskan MK dengan membenarkan calon perseorangan sebagai hak konstitusi warga negara.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan parpol maupun calon perseorangan, keduanya konstitusional.

Fenomena calon perseorangan harus dilihat dari perspektif politik partisipatif mengingat parpol membutuhkan mekanisme dan aturan kelembagaan, maka terjadi adagium bahwa calon tidak ingin “tersandera” oleh parpol memilih sebagai calon perseorangan.

Jikalaupun cukup 7,5 persen dari jumlah pemilih syarat dukungan namun tidak mudah lolos verifikasi karena harus tersebar lebih dari 50 persen di jumlah kota (untuk DKI Jakarta ada 5 kota dan 1 kabupaten). 7,5 persen dari jumlah pemilih modal dukungan tentulah belum cukup untuk menang. Ada variable lain yang mesti dihitung cermat seperti figur lawan, mengelola issu, penguasaan media, mengorganisir pemilih. Dan memenangkan pilgub DKI Jakarta membutuhkan lebih dari 50 persen jumlah suara sah.

Hal inilah yang kemudian pada gilirannya membuat Ahok kemudian menjadi realistis dan kemudian putar haluan mencoba melirik Partai Politik sebagai kendaraannya pada Pilkada DKI ini. Setidaknya ada 3 Partai Politik yang sudah diliriknya karena secara terbuka mendukungnya pada Pilkada DKI kali ini.

Namun sesungguhnya dibalik itu semua harusnya ada ukuran yang batasannya adalah tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta itu sendiri. Misalnya betulkah masa kepemimpinan Ahok ini rakyat pra sejahtera atau Miskin di DKI Jakarta berkurang secara signifikan, betulkah ruang hijau rakyat semakin meluas, betulkah kaum miskin kota DKI Jakarta berangsur meningkat kesejahteraannya, apakah tingkat keadilan masyarakat DKI Jakarta sudah tercapai. Betulkah banjir sudah berangsur tertanggulangi, dan pengangguran terbuka di DKI sudah berkurang.

Setidaknya pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus menjadi ukurannya agar terjadi Pendidikan Politik yang baik untuk rakyat. Rakyat DKI Jakarta khususnya.

Mari kita Jawab bersama sebelum kita menyimpulkan seharusnya. Karena masa depan DKI Jakarta adalah teramat penting.


Denny Agiel Prasetyo.
Eksponen 98 dan Alumni GMNI Jakarta.
Saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat BM Hipmikindo.

Opini, DemokrasiNews

Oleh : Denny Agiel Prasetyo (Ketua Umum Pimpinan Pusat BM Hipmikindo)

Subscribe to receive free email updates: