Komisi VI Minta Pemerintah Waspadai Manajemen Dwelling Time


FAKTAMEDIA.NET - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menginginkan pemerintah mewaspadai manajemen "dwelling time" (waktu bongkar muat) agar barang ilegal tidak sampai masuk ke pasar dalam negeri.

"Barang-barang ilegal kini banyak masuk ke pasar nasional akibat tak terkendalinya manajemen dwelling time barang di pelabuhan internasional di seluruh Indonesia. Dwelling time yang diperketat oleh pemerintah pusat ternyata jadi sumber masalah maraknya barang ilegal," kata Bambang Haryo Soekartono dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/7/2016)

Menurut politisi Partai Gerindra itu, selama ini penyelundupan barang selalu dikambinghitamkan oleh pemerintah, padahal ia berpendapat bahwa "dwelling time" sumber masalahnya.

Mestinya, lanjutnya, "dwelling time" dibiarkan saja bekerja sesuai alurnya, tanpa harus diperketat karena akibat pengetatan tersebut dinilai membuat para petugas pelabuhan juga bekerja terburu-buru.

"Pemerintah meminta dwelling time diperpendek. Padahal, dweeling time menjadi agak lama, akibat banyaknya pengiriman barang impor yang tidak disertai oleh dokumen yang benar, sehingga ditempatkan pada posisi zona kuning dan merah," katanya.

Dia mengemukakan hal itu membuat petugas di pelabuhan internasional menjadi takut untuk mencegah barang-barang itu lama berada di pelabuhan.

Selain persoalan dwelling time, ujar dia, masalah lain yang jadi sumber masalah juga adalah banyaknya pelabuhan internasional di Tanah Air, yaitu 141 pelabuhan.

"Pelabuhannya menggunakan kata internasional, namun petugasnya tak memenuhi syarat kualifikasi, bahkan kekurangan petugas. Kondisi pelabuhan internasional yang banyak dan tidak terjaga itulah, menjadi pintu masuk barang-barang impor ilegal. Padahal, pelabuhan internasional tak perlu banyak di satu negara," katanya.

Bambang memaparkan, di Amerika Serikat pelabuhan internasionalnya hanya lima, begitu pula di Kanada, dan Uni Eropa yang memiliki banyak negara hanya memiliki tujuh pelabuhan internasional.

Sebelumnya, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Pengelola Portal Indonesia National Single Window (PP-INSW) Harmen Sembiring mengatakan pihaknya akan melakukan upaya pembenahan untuk membantu percepatan proses bongkar muat di pelabuhan.

"Langkah pertama dengan membuat Indonesia Single Risk Management (IRSM) untuk mempercepat 'dwelling time'," kata Harmen seusai melakukan acara sosialisasi perkembangan penerapan INSW di Makassar, Kamis (23/6).

Harmen mengatakan penerapan IRSM yang akan dilakukan pada Agustus 2016 antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, BPOM, dan Badan Karantina bisa mempercepat pengurusan barang keluar dari kawasan pelabuhan.

Proses IRSM ini akan menyamakan standar risiko barang di tiga institusi tersebut sehingga barang yang dianggap "clear" di satu institusi bisa dianggap aman bagi institusi lainnya, asalkan telah menjalani prosedur kepabeanan dengan benar.

Harmen mengatakan implementasi IRSM ini menjadi penting karena termasuk salah satu paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah untuk menyederhanakan perizinan ekspor impor yang selama ini dianggap menghambat "dwelling time".

"Ini nanti berlaku bagi semua KL yang terlibat di INSW. Saat ini baru bea cukai yang punya 'risk management' untuk prioritas barang, tapi belum tentu KL lain menganggap sama karena standar maupun prioritasnya berbeda. Nanti dengan IRSM ada percepatan dan tidak semua barang perlu diperiksa," katanya.

Sumber : teropongsenayan

Subscribe to receive free email updates: