Jokowi Intervensi Hukum Serta Langgar Konstitusi, Gerindra Bakal Proses Hukum Jokowi Setelah Lengser


FAKTAMEDIA.NET - Permintaan Presiden Jokowi kepada penegak hukum agar tidak mempidanakan pejabat pemerintahan yang melakukan atau menetapkan kebijakan yang diduga melanggar diilai bentuk intervensi terhadap hukum dan melanggar konstitusi.

Sikap ini dianggap aneh, dan tidak menegakkan hukum di Indonesia. Bahkan, Jokowi di­tuding telah mencoba mengurus negara ibarat mengurus bisnis mebel yang digelutinya sebelum menjadi pejabat negara.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSPBUMN Bersatu) Arief Poyuono menyampaikan, tindakan presi­den itu telah mencederai penegakan hukum. Bahkan, keper­cayaan masyarakat terhadap penegakan hukum kian luntur.

"Aneh sekali. Saya ingatkan semua kepala daerah dan pe­jabat negara, mungkin saat ini polisi dan jaksa tidak akan mau dan berani memperkarakan kebijakan diskresi yang merugi­kan Negara. Tapi nanti setelah rezim Jokowi lengser, pasti akan diproses dan diperkarakan oleh penegak hukum. Tidak terkecuali Jokowi," paparnya di Jakarta.

Memang benar, lanjut Arief, menurut Pasal 6 ayat 2 huruf e junto ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 dinya­takan, menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya meru­pakan salah satu hak pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan.

Tetapi, definisi diskresi berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat di pemerintahan untuk men­gatasi persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pera­turan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak men­gatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

"Kalau ada redefinisi lagi yang dibuat, baru berarti itu undang-undang baru yang dibuat sendiri. Kalau undang-undang yang mengaturnya tidak mem­beri pilihan keputusan atau tindakan, sudah diatur dengan jelas, kalau masih diskresi ya salah," ujarnya.

Karena itu, lanjut Arief, jika ada pejabat pemerintahan yang wajib diduga salah mengambil keputusan atau tindakan diskre­si, apalagi ada indikasi kerugian negara atau masyarakat banyak, seharusnya presiden bertindak dan tegas.

"Mestinya dan seharusnya presiden menegaskan, yang seperti itu harus diadili secara hukum, agar terwujud keadilan hukum," ujar Arief.

Penegakan hukum dan men­gusut tindak pidana yang di­lakukan pejabat dan atau kepala daerah, lanjut dia, bukan hanya penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan perang melawan korupsi, tapi juga penting bagi oknum pejabat yang bersangkutan agar tidak menjadi fitnah sepanjang hidup dan keturunannya.

Perlu ditegaskan, kata Arief lagi, kalau memang pejabat atau kepala daerah yang bersangku­tan benar melakukan diskresi untuk tujuan melancarkan pe­nyelenggaraan pemerintahan, atau alasan lainnya, tak perlu takut.

"Kalau dibuktikan secara hukum tak bersalah, tentu dia akan lolos pidana. Ngapain takut diproses hukum," ujarnya.

Sumber : republika

Subscribe to receive free email updates: