Walau didesak dan dibeberkan bukti , kpk bersikeras tidak bisa tersangkakan ahok


FAKTAMEDIA.NET - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menuruti desakan sejumlah pihak yang menginginkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki  Tjahaja Purnama alias Ahok, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Sumber Waras. Sejauh ini, tidak ditemukan alat bukti bahwa Ahok berpotensi sebagai tersangka.

"Tidak ada keputusan menetapkan tersangka berdasarkan desakan-desakan siapa pun," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, di Bogor, Jawa Barat, Senin (23/5/2016).

KPK, kata Yuyuk, masih melengkapi penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi. Hingga saat ini sudah sekitar 50 saksi dan 20 ahli diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan.

Yuyuk mengatakan, dirinya tidak bisa menjelaskan kesimpulan akhir masing-masing saksi dan ahli. Keterangan yang didapatkan dari saksi dan ahli sekaligus hasil audit BPK digunakan penyidik KPK untuk memutuskan perkara.

"Kalau targetnya selesai kapan, kami juga ingin secepatnya," kata dia.

Sementara itu, desakan untuk menjadikan Ahok sebagai tersangka korupsi sudah beberapa kali dilayangkan ke KPK. Terakhir, desakan itu disuarakan massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Jakarta Utara, Jumat 20 Mei.

Tidak hanya kasus Sumber Waras, massa juga meminta Ahok ditangkap karena menilai beberapa kebijakannya seperti penggusuran Kampung Pulo, Pasar Ikan, Kalijodo, dan Kampung Akuarium melanggar Undang-undang.

Sebelumnya Pakar hukum dari UI Margarito Kamis menyebutkan ada tiga alat bukti permulaan dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta yang bisa dibuktikan di pengadilan.



Margarito menyebutkan ketiga alat bukti permulaan yang cukup dalam kasus ini yaitu hasil audit investigasi BPK, keterangan saksi, dan keterangan ahli.

"Bahwa bukti-bukti tersebut benar atau tidak, pengadilan yang memutuskan," kata Margarito mengenai perkembangan hasil audit investigasi BPK atas kasus pembelian lahan RS Sumber Waras pada APBD Perubahan Pemprov DKI Jakarta 2014 yang diduga merugikan negara Rp 191 miliar.

Kasus itu sedang diselidiki oleh KPK dan sejauh ini terdapat pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyatakan KPK belum menemukan adanya niat jahat dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Margarito, niat jahat atau "mens rea" tidak perlu dicari oleh penyidik KPK karena menjadi tugas advokat untuk membuktikannya sebagai pembelaan di sidang. Menurut Staf Khusus Mensesneg 2006 hingga 2007 itu, dengan adanya "mens rea" yang dikemukakan oleh terdakwa atau advokat, hakim bisa memutuskan terdakwa perlu dihukum atau tidak.

Putusan pengadilan pidana, katanya, hanya ada tiga kemungkinan yaitu dakwaan terbukti dan terdakwa dipidana, dakwaan tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan, atau dakwaan terbukti tetapi apa yang dilakukan terdakwa bukan tindak pidana sehingga dilepaskan atau "onslaag" dari segala dakwaan.

Ia mencontohkan kasus Sisminbakum yang diduga ada unsur korupsi, diajukan ke pengadilan, dan pengadilan menyatakan tidak ada bukti korupsi, semua dibebaskan.

Sumber : Antara dan metrotvnews

Subscribe to receive free email updates: